Suara Merdeka, 12 Desember 2012

Kebumen – 11 Kabupaten dan Kota se Indonesia yang tengah mengikuti program Learning Center dalam pemberdayaan dan perencanaan partisipatif mengagumi Pemkab dan organisasi nonpemerintah.

Essy Dimu Djami dari perwakilan masyarakat Kupang NTT ketika di Ruang Kerja Bupati Kebumen senin kemarin mengakui, selama ini kemitraan Pemkab Kebumen dengan lembaga non pemerintah telah dikenal di luar daerah.

Bahkan berbagai program yang datang dari partisipasi masyarakat dan nonpemerintah banyak yang diakomodasi Pemkab.

“Kami juga ingin belajar keberpihakan gender dalam ranah kebijakan public di Kebumen. Sebab program yang program yang berpihak gender tidak hanya terlihat dari alokasi dana dan kebijakan, namun juga pada penempatan perempuan pada pejabat structural dan di anggota legeslatif”, tandas Essy.

Utusan kabupaten dan kota yang melakukan studi banding antara lain Maros, Medan, Bandung, Sukabumi, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Subang, Bandung, serta Rembang.

Mereka didampingi Pimpinan Program Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen Yusuf Murtiono, diterima Bupati Kebumen H. Buyar Winarso SE dalam dialog secara terbuka di Gedung F.

Menurut Siska Barimbing dari Medan, sejak era pemerintaha Bupati Rustriningsih sampai Buyar Winarso kemitraan tersebut bisa berlangsung intensif. Padahal biasanya di suatu daerah sinergitas pejabat tergantung dari figur.

“Begitu ganti pejabat biasanya ganti program dan pendekatan, namun di Kebumen ini seperti ada kesinambungan dalam pebangunan,” tandas Siska.

Perencanaan Partisipatif

Adapun Karyana Waluyo dari Garut memuji perencanaa partisipatif di Kebumen yang konsisten dijalankan oleh pemerintah.

Bahkan Kebumen dikenal secara nasional karena mampu menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desaa terbaik di Indonesia.

Bupati H Buyar Winarso mengakui, kunci keterbukaan ditentukan komunikasi yang baik. Dia menyatakan, sebelum menjadi Bupati telah berkomunikasi intensif dengan Ibu Rustriningsih dan melanjutkan apa yang belum tuntas.

Untuk menetapkan kebijakan pembangunan, dia menghimpun masukan dari mana saja, termasuk dari kalangan LSM dan tokoh masyarakat. Bahkan lebih sering pula melakukan pendekatan secara informal, semisal sehabis jam kerja.

“Saya biasa bicara engan aktifis Formasi secara informal. Dengan begitu saya mendapatkan masukan secara objektif tanpa rekan LSM sungkan member informasi yang kurang bagus. Kuncinya harus dibangun komunikasi tanpa dibatasi protokoler,” tegas Bupati.

Buyar mencontohkan, dalam menentukan program selalu mendasari kemampuan anggara. Seperti untuk mengatasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang berjumlah 14.248 rumah, dia sudah memperhitungkan pada 2014 akan tuntas. Itu semua berangkat dari data, kemudian ketersidaan dana, baik dari pusat, provinsi maupun pihak ketiga. (B3-86)